Peta Indikatif Rawan Konflik Lahan & SDA
Peta Indikatif Rawan Konflik memungkinkan identifikasi dini wilayah rentan terhadap sengketa pemanfaatan lahan dan kekayaan alam guna mendukung perencanaan pembangunan, perizinan investasi, dan perlindungan hak masyarakat.
Jawa Timur
Tuntutan pengakuan kelola perhutanan sosial dan redistribusi lahan bekas perkebunan.
Konsultasikan Wilayah IniKalimantan Timur
Dampak operasional tambang pada sempadan sungai adat dan akses air bersih.
Konsultasikan Wilayah IniNusa Tenggara Barat
Sengketa zonasi taman nasional dan hak kelola mata air komunitas Sasak.
Konsultasikan Wilayah IniJambi
Kawasan tumpang tindih izin konsesi HTI dengan wilayah kelola adat Bathin IX.
Konsultasikan Wilayah IniKalimantan Barat
Klaim tanah ulayat Dayak terhadap perluasan kebun sawit dan ketelusuran pasok.
Konsultasikan Wilayah IniPapua
Penolakan pelepasan kawasan hutan adat seluas puluhan ribu hektar untuk perkebunan.
Konsultasikan Wilayah IniSumatera Selatan
Sengketa perbatasan wilayah adat dan konsesi perkebunan skala besar.
Konsultasikan Wilayah IniKalimantan Tengah
Kemitraan plasma sawit yang belum terealisasi dan tumpang tindih izin.
Konsultasikan Wilayah IniRiau
Tekanan sengketa lahan gambut, tumpang tindih HGU dan klaim perkebunan rakyat.
Konsultasikan Wilayah IniSulawesi Tengah
Alih fungsi lahan pertanian dan ruang tangkap nelayan akibat smelter.
Konsultasikan Wilayah IniParameter Analisis Kerawanan Konflik
Penilaian kerawanan konflik didasarkan pada perpaduan parameter spasial resmi seperti Peta Batas Administrasi BIG, Peta Kawasan Hutan KLHK, izin Hak Guna Usaha (HGU) ATR/BPN, izin pertambangan minerba, kepadatan penduduk, serta sejarah dinamika sengketa tenurial masa lalu.