Pertanyaan Umum tentang PCRU
Temukan penjelasan transparan mengenai mandat kelembagaan, metodologi mediasi, kriteria kasus yang dapat ditangani, serta cara mengakses layanan kami.
Konflik agraria dan kekayaan alam sering timbul karena model pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang mendorong ekspansi lahan secara intensif. Konflik ini menjadi beban risiko dan biaya tinggi bagi masyarakat lokal, badan usaha swasta/BUMN, maupun pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2015, beberapa tokoh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama IBCSD memprakarsai Perkumpulan Cipta Rukun Upaya (PCRU) untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi melalui pencegahan dan penanganan konflik agraria yang imparsial dan berkelanjutan.
Independensi, imparsialitas, dan netralitas adalah prasyarat mutlak dalam membangun kepercayaan pihak-pihak yang berkonflik. Meskipun PCRU selalu memegang teguh ketiga prinsip tersebut, asosiasi formal dengan KADIN berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan kepada sektor bisnis. Selain itu, kegiatan penanganan konflik menuntut fleksibilitas tinggi yang sulit dipenuhi oleh struktur pendanaan proyek berbasis donor berjangka pendek. Transformasi menjadi Perkumpulan Cipta Rukun Upaya (PCRU) menjamin posisi lembaga yang mandiri, diakui, dan terpercaya bagi semua pihak.
Konflik lahan merupakan kontributor utama ketidakpastian tenurial yang memicu deforestasi cepat dan perambahan hutan tanpa tanggung jawab konservasi jangka panjang (situasi open access). Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan hujan tropis terbesar menghadapi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Penyelesaian konflik tenurial adalah prakondisi mutlak keberhasilan perhutanan sosial, transisi energi berkeadilan, dan pencapaian target iklim global.
Pendekatan utama kami adalah metode penanganan sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution - ADR), khususnya mediasi sukarela non-konfrontatif. Kami memegang teguh prinsip:
- Kerahasiaan (Confidentiality): Proses dan substansi perundingan dilindungi secara ketat.
- Netralitas & Imparsialitas: Mediator tidak memihak dan tidak memaksakan kepentingan tertentu.
- Otonomi Para Pihak: Solusi dan isi kesepakatan sepenuhnya dirumuskan dan disetujui bersama oleh para pihak yang bersengketa.
- Pembelajaran Timbal-Balik (Mutual Learning): Proses dialog menjadi wadah saling memahami perspektif dan keprihatinan antar-pihak.
Sejak pendiriannya, PCRU telah menangani lebih dari 30 kasus konflik tenurial di berbagai penjuru Indonesia, antara lain di Jambi (4 kasus), Jawa Timur (9 kasus), Kalimantan Selatan (2 kasus), Kalimantan Timur (5 kasus), Nusa Tenggara Barat (7 kasus), Sulawesi Selatan (1 kasus), Sulawesi Tenggara (1 kasus kebijakan), dan Papua (1 kasus). Mayoritas kasus berhasil mencapai kesepakatan perdamaian kemitraan berkelanjutan.
Kebijakan PCRU secara tegas tidak menangani kasus-kasus berikut:
- Kasus yang berkaitan langsung dengan tindak kriminalitas murni yang menuntut penegakan hukum pidana prioritas.
- Kasus-kasus yang bersinggungan langsung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan Kawasan Industri Tertutup tertentu.
- Kasus yang berkenaan langsung dengan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di bawah wewenang yudisial khusus tanpa kesiapan para pihak untuk berdialog sukarela.
Pihak yang membutuhkan layanan dapat mengirimkan permohonan melalui formulir pengaduan online di website ini, menghubungi narahubung sekretariat kami, atau melalui email ke [email protected]. Tim kami akan melakukan pra-asesmen penapisan kasus, menjadwalkan diskusi penjajakan awal tanpa biaya, dan menyusun kerangka kerja rekomendasi bersama.
Masih Memiliki Pertanyaan Lain?
Sekretariat dan tim spesialis kami selalu siap berdiskusi mengenai kebutuhan organisasi atau komunitas Anda.